JJ, M. THATS MAHA RAHMAN (2026) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBANGUNAN PAGAR LAUT BERSERTIFIKAT SHGB DAN SHM YANG DIGUNAKAN SECARA ILEGAL. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER JJ.pdf Download (171kB)
	Text ABSTRAK JJ.pdf Download (248kB)
	Text BAB I JJ.pdf Download (572kB)
	Text DAPUS JJ.pdf Download (426kB)
	Text SKRIPSI M THATS MAHA RAHMAN JJ.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang sepanjang 30,16 km menimbulkan masalah serius karena membatasi akses publik ke laut, merugikan mata pencaharian nelayan, serta merusak lingkungan dan ekosistem pesisir. Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya penerbitan SHGB dan SHM ilegal di wilayah laut yang mengindikasikan adanya maladministrasi dalam proses perizinan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas apasaja jenis-jenis dan unsurunsur tindak pidana dalam pembangunan pagar laut, serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Pembangunan pagar laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan unsur serta mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Pembangunan pagar laut di tanggerang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk menganalisis tindak pidana Pembangunan pagar laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pagar laut memenuhi unsur tindak pidana karena merupakan perbuatan melawan hukum yang meliputi pemalsuan dokumen, pelanggaran tata ruang, tindak pidana lingkungan hidup, pemanfaatan wilayah pesisir tanpa izin, dan berpotensi mengandung tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut melanggar norma hukum pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, wilayah pesisir, dan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pelaku, baik individu maupun korporasi, dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan KUHP, UU Penataan Ruang, UU Lingkungan Hidup, UU Wilayah Pesisir, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembangunan pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang merupakan tindak pidana karena melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku, Terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana tambahan, disertai sanksi administratif, pencabutan izin, serta kewajiban pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan regulasi terkait pemanfaatan wilayah pesisir, peningkatan pengawasan oleh pemerintah, perlindungan hak masyarakat pesisir, serta penegakan hukum yang tegas terhadap individu maupun korporasi guna memberikan efek jera terhadap para pelaku, menjamin rasa keadilan terhadap masyarakat, dan kelestarian lingkungan serta.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	M. THATS MAHA RAHMAN JJ
Date Deposited:	01 Jul 2026 02:25
Last Modified:	01 Jul 2026 02:25
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20234

Actions (login required)

View Item