RAHMI, ALFIA (2026) ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MENGAKIBATKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM EKSEKUSI BARANG RAMPASAN NEGARA (Studi Putusan Nomor: 11/Pdt.Bth/2022/PN Bir Perubahan Terhadap Putusan Nomor: 219/Pid.B/2022/PN Bir). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text cover.pdf Download (7MB)
	Text abstrak.pdf Download (7MB)
	Text bab 1.pdf Download (7MB)
	Text dapus.pdf Download (230kB)
	Text SKRIPSI full.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

abstrak Pertentangan putusan antara perkara pidana dan perkara perdata terhadap objek yang sama, yaitu sebuah sepeda motor yang digunakan dalam tindak pidana pencurian di Kota Bireuen. Dalam putusan pidana Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir, hakim memutuskan bahwa sepeda motor yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana dirampas untuk negara karena menimbang sepeda kotor tersebut telah digunakan untuk tindakan kejahatan. Namun, dalam proses persidangan pidana tersebut tidak dihadirkan pemilik sah kendaraan, dan dasar kepemilikan hanya mengacu pada STNK yang dikuasai oleh pelaku tanpa adanya pembuktian BPKB. Selanjutnya, pemilik sah kendaraan mengajukan gugatan perdata dengan Nomor 11/Pdt.Bth/2022/PN Bir. Dalam putusan perdata, hakim menyatakan bahwa sepeda motor tersebut harus dikembalikan kepada pemilik sahnya dengan menimbang pemilik yang sah dapat membuktikan kepemilikannya terhadap sepeda motor tersebut dan ketidakterkaitannya dengan perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kedua putusan hakim yang bertentangan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan kedua putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan pidana hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 365 ayat (2) KUHP para terdakwa telah memenuhi unsur untuk dipersalahkan. Selanjutnya dalam putusan perkara perdata hakim dengan pertimbangannya berdasarkan Pasal 378 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menyatakan bahwa barang bukti dalam putusan pidana No. 219/Pid.B/2022/PN Bir dikembalikan kepada pemilik yang sah. Temuan penelitian menegaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana hakim menimbang unsur yang melanggar Pasal 365 KUHP ayat (2) telah terpenuhi untuk dipersalahkan. Namun dalam putusan perdata berdasarkan Pasal 378 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) hakim menimbang bahwa pemilik yang sah adalah pembantah yang beritikad baik dan tidak memiliki kaitan dengan perkara pidana sebelumnya sehingga barang rampasan negara yang merugikan hak kepemilikannya harus dikembalikan. Perbedaan pertimbangan hakim pada dua ranah peradilan telah menimbulkan konflik norma dan praktik sehingga melanggar asas kepastian hukum dan perlindungan hak milik sehingga diperlukan penguatan hukum yang lebih tegas dan selaras antara putusan pidana dan perdata guna menjamin kepastian hukum dan menghindari ambiguitas dalam pelaksanaan eksekusi. Kata Kunci: Ketidakpastian Hukum, Putusan Hakim, Barang Rampasan Negara, Eksekusi.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	ALFIA RAHMI
Date Deposited:	01 Jul 2026 02:24
Last Modified:	01 Jul 2026 02:24
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20232

Actions (login required)

View Item