KANAYA, ARISA (2026) IMPLEMENTASI PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (1MB)
	Text bab 1.pdf Download (1MB)
	Text dapus.pdf Download (1MB)
	Text BERKAH full.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang masih belum berjalan menyeluruh kepada korban. Penelitian ini membahas pelaksanaan pemberian restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, dengan fokus pada ketentuan perundang-undangan, hambatan dalam praktik, serta upaya perbaikan pelaksanaan restitusi. Latar belakang penelitian muncul dari meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan orang dan banyaknya korban yang mengalami kerugian materiil, psikis, dan sosial ekonomi sehingga memerlukan pemulihan melalui mekanisme restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi restitusi dalam peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi hambatan dan upaya pelaksanaannya. Metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kasus, menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dan analisis putusan serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang telah diakui dan diatur, termasuk hak korban memperoleh ganti kerugian materiil dan imateriil serta kewajiban pengadilan mencantumkan restitusi dalam amar putusan. Namun dalam praktik terdapat sejumlah hambatan signifikan: ketidakpastian penerapan oleh aparat penegak hukum, minimnya pemenuhan hak korban, kurangnya bukti dan penilaian kerugian yang komprehensif, koordinasi antar-lembaga yang lemah, serta keterbatasan sumber daya dan aksesibilitas korban terhadap proses peradilan. Upaya dengan memaksimalkan sumber daya aparat penegak hukum Kesimpulan penelitian ini restitusi diatur dalam UU No.21/2007, Perma No.1/2022, dan PP No.7/2018, namun pelaksanaannya lemah akibat prosedur rumit, tumpang tindih regulasi, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan penafsiran hakim. Efektivitas membutuhkan kerja sama antar-lembaga (penyidik, jaksa, pengadilan, lembaga perlindungan saksi dan korban) dan pembuktian kerugian sejak penyidikan. Saran dalam penelitian ini diharapkan meningkatkan efektivitas restitusi sehingga korban tindak pidana perdagangan orang memperoleh pemulihan yang layak dan perlindungan hukum yang lebih nyata. Kata Kunci: Implementasi, Restitusi, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	ARISA KANAYA
Date Deposited:	30 Jun 2026 07:07
Last Modified:	30 Jun 2026 07:07
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20226

Actions (login required)

View Item