FAUZAN, MHD (2026) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN SERBELAWAN-BAHAPAL DI KABUPATEN SIMALUNGUN. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover SKRIPSI MHD. FAUZAN 220510213.pdf Download (114kB)
	Text Abstrak SKRIPSI MHD. FAUZAN 220510213.pdf Download (173kB)
	Text Bab I SKRIPSI MHD. FAUZAN 220510213.pdf Download (283kB)
	Text Dapus SKRIPSI MHD. FAUZAN 220510213.pdf Download (262kB)
	Text SKRIPSI MHD. FAUZAN 220510213.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

RINGKASAN MHD. FAUZAN NIM 220510213 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN SERBELAWANBAHAPAL DI KABUPATEN SIMALUNGUN (Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Hum dan Dr. Cut Asmaul Husna TR, S.H., M.Kn) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Jalan Serbelawan–Bahapal di Kabupaten Simalungun yang mengalami kerusakan berat dan tidak mendapatkan pemeliharaan yang memadai selama 11 tahun. Jalan sebagai infrastruktur vital memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kondisi jalan yang rusak parah justru menimbulkan hambatan aktivitas ekonomi dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan Jalan Serbelawan–Bahapal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bentuk-bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah serta menilai sejauh mana pelaksanaannya telah memenuhi kewajiban pelayanan publik kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan sifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah daerah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara kewajiban hukum Pemerintah Daerah dan pelaksanaan pemeliharaan jalan di Kabupaten Simalungun. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan jalan, namun dalam kenyataannya kewajiban tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi jalan yang rusak parah mencerminkan lemahnya perencanaan, pengelolaan anggaran, serta pengawasan dalam pemeliharaan infrastruktur. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pengawasan, dan rendahnya komitmen pemerintah daerah menjadi penyebab utama tidak efektifnya pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran, memperkuat sistem pengawasan, serta meningkatkan komitmen dalam menjalankan kewajiban pelayanan publik. Selain itu, diperlukan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mendorong transparansi agar pemeliharaan infrastruktur jalan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Jalan, Infrastruktur Jalan

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mhd Fauzan Fauzan
Date Deposited:	23 Jun 2026 05:20
Last Modified:	23 Jun 2026 05:20
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20131

Actions (login required)

View Item