Indriyani, Pipit (2026) EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK OLEH PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU (Study Penelitian di Kota Subulussalam). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (194kB)
	Text ringkasan.pdf Download (171kB)
	Text bab 1.pdf Download (503kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (395kB)
	Text SKRIPSI PIPIT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran Usaha Kecil dan Menengah dalam mendukung pembayaran pajak negara, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak pelaku usaha yang enggan untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak penghasilan final 0,5% dari omzet. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif yang rendah yaitu 0,5%, dengan tujuan untuk meningkatkan pembayaran pajak. Namun realita dilapangan menunjukkan ketidakefektifan peraturan ini, itulah mengapa pentingnya penelitian ini mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam meningkatkan pembayaran pajak oleh Usaha Kecil dan Menengah di Kota Subulussalam. Metode peneltian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Subjek penelitian ini terdiri dari empat pelaku usaha yang berada di Kota Subulussalam, yang dipilih menggunakan metode purposiv sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Subulussalam belum berjalan secara optimal dalam meningkatkan pembayaran pajak oleh pelaku UKM. Meskipun tari pajak final sebesar 0,5% dianggap ringan dan sederhana, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya sosialisasi dari pihak pajak, keterbatasan literasi digital, serta minimnya sanksi yang dirasakan langsung menjadi kendala utama dalam pelaksaan peraturan tersebut. Pelaksaaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Subulussalam belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pembayaran pajak UMKM. Hal inii disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan kepatuhan wjib pajak serta kurangnya pendampingan dan edukasi perpajakan dari pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan peningktakan sosialisasi dan pe,binaan kepada pelaku UMKM agar kesdaran dan kepatuhan pajak dapat meningkat.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pipit Indriyani
Date Deposited:	23 Jun 2026 05:26
Last Modified:	23 Jun 2026 05:26
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20129

Actions (login required)

View Item