Novtika, Nisa (2026) TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SECARA IN ABSENTIA TERKAIT TINDAK PIDANA DESERSI OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (Studi Putusan Nomor 51-K/PM.III-12/AD/IV/2025). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf.pdf Download (486kB)
	Text Abstrak.pdf.pdf Download (588kB)
	Text Bab I.pdf.pdf Download (615kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf.pdf Download (520kB)
	Text Full-text.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Desersi adalah tindakan seorang militer yang karena salahnya meninggalkan dinas tanpa izin lebih lama dari tiga puluh hari dalam masa damai dan lebih lama dari empat hari dalam masa perang. Desersi dalam masa damai dapat diadili secara In Absentia dengan ketentuan jika terdakwa tidak dapat diketemukan lagi dalam waktu enam bulan sejak pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Namun, aturan tersebut tidak diterapkan. Sebagaimana yang terjadi dalam Perkara Nomor: 51-K/PM.III/12/AD/IV/2025. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, karena yang diteliti adalah putusan pengadilan yang menjadi fokus sekaligus sentral penelitian. Keberadaan peradilan In Absentia dalam hukum militer memungkinkan pengadilan untuk melanjutkan proses hukum meskipun terdakwa tidak hadir. Namun, unsur keadilan dan kebenaran satu kasus sulit di buktikan karena ketidakhadiran terdakwa. Proses penuntutan terhadap tersangka merupakan kewenangan Oditur Militer. Dengan kewenangan tersebut, kedudukan Oditur Militer bersifat penentu sebagai Penghubung antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan persidangan karena pengadilan tidak bisa langsung melakukan pemeriksaan perkara hasil dari penyidikan tanpa melalui tahap penuntutan. Oditur Militer juga memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan hari sidang. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 51-K/PM.III/12/AD/IV/2025 belum sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dalam undang-undang yang telah secara khusus mengatur terkait tindak pidana desersi yang peradilannya dapat dilakukan secara In Absentia. Saran yang dapat penulis berikan adalah perlunya pembaharuan peraturan perundang-undangan, khususnya pada Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar dapat selaras dengan asas peradilan cepat, dan menjadikan peraturan yang digunakan bersifat tegas guna menjamin kepastian hukum yang lebih adil dalam memutus perkara Desersi secara In Absentia. Sehingga putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nisa Nisa Novtika
Date Deposited:	22 Jun 2026 04:20
Last Modified:	22 Jun 2026 04:20
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20121

Actions (login required)

View Item