ABIYYU, M. AGIL (2026) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) (Studi Penelitian Polres Aceh Tengah). S1 thesis, universitas malikussaleh.
|
Text
cover.pdf Download (2MB) |
|
|
Text
abstrak.pdf Download (2MB) |
|
|
Text
bab 1.pdf Download (2MB) |
|
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (2MB) |
|
|
Text
SKRIPSI M. AGIL ABIYYU.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
ABSTRAK Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk reaksi terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan dalam penegakan hukum pidana, khususnya terkait rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kuatnya pengaruh nilai sosial dan adat dalam penyelesaian konflik. Di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, praktik eigenrichting kerap menimbulkan konflik sosial baru dan berpotensi mengganggu ketertiban serta kepastian hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pelaku main hakim sendiri di wilayah Polres Aceh Tengah serta mengidentifikasi hambatan dan solusi tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Polres Aceh Tengah, kejaksaan, pengadilan, dan pihak terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen pendukung. Data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri di wilayah Polres Aceh Tengah dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diproses di persidangan sesuai ketentuan KUHP. Dalam pelaksanaannya, aparat menghadapi hambatan berupa kesulitan mengidentifikasi pelaku karena tindakan dilakukan secara massal dan spontan, minimnya laporan serta keterangan saksi, keterbatasan alat bukti dan sarana pendukung, serta pengaruh kuat nilai sosial dan adat yang memengaruhi respons masyarakat terhadap proses hukum formal. Disarankan agar Kepolisian Resor Aceh Tengah meningkatkan profesionalisme, konsistensi, serta kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus main hakim sendiri. Selain itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana penegakan hukum, penyuluhan hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat, serta penguatan sinergi antara hukum formal dan nilai-nilai adat agar praktik eigenrichting dapat diminimalisir dan penegakan hukum pidana dapat berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum. Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Eigenrichting, Pelaku Tindak Pidana.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | M Agil Abiyyu |
| Date Deposited: | 18 Jun 2026 08:47 |
| Last Modified: | 18 Jun 2026 08:47 |
| URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20101 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




