KURNIAWAN, IQBAL (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERASAL DARI LIMBAH B3 RUMAH SAKIT DAERAH DI KABUPATEN KARO. S1 thesis, Universitas Malikusslaleh.

	Text cover.pdf Download (114kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (200kB)
	Text BAB I.pdf Download (188kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (168kB)
	Text FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Persoalan pembuangan limbah medis berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Karo telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan, di mana ditemukan fakta hukum mengenai percampuran limbah infeksius dengan sampah rumah tangga di Tempat Pembuangan Akhir. Penelitian ini bertujuan untuk membedah sejauh mana efektivitas otoritas daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan, serta mengurai hambatan yang menyebabkan norma hukum sering kali tidak memiliki daya paksa di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris melalui pendekatan kasus (case approach), kajian ini berupaya memotret interaksi antara aturan normatif dengan kenyataan sosiologis dalam operasional rumah sakit di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Karo masih terjebak pada pola yang terlalu longgar dan penuh kompromi. Dinas Lingkungan Hidup cenderung mengutamakan langkah pembinaan melalui teguran lisan maupun tertulis, tanpa berani melangkah pada sanksi yang lebih berat sebagaimana diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kelemahan ini berakar pada kerapuhan struktur hukum, terutama terkait dengan nihilnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup yang bersertifikat sebagaimana diatur dalam pasal 95 UUPPLH, serta terbatasnya dukungan anggaran operasional. Selain itu, ketiadaan fasilitas pengolahan limbah yang memiliki izin resmi menjadi faktor penghambat yang sangat besar bagi rumah sakit untuk mematuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan oleh negara. Penelitian ini memberikan saran dengan adanya gagasan mengenai modernisasi pengawasan melalui sistem pelaporan elektronik guna menjamin keterbukaan data serta perlunya sentralisasi pengolahan limbah medis melalui mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Kabanjahe. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai kendala sarana sekaligus memberikan wewenang yang lebih luas bagi pengawas di lapangan untuk melakukan tindakan penindakan yang tegas. Hal ini menjadi sangat mendesak untuk dilakukan demi menjaga hak setiap warga negara atas lingkungan yang sehat serta memastikan bahwa institusi pelayanan kesehatan tidak justru menjadi sumber bahaya baru bagi masyarakat di Kabupaten Karo.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	IQBAL KURNIAWAN
Date Deposited:	11 Jun 2026 08:13
Last Modified:	11 Jun 2026 08:13
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20030

Actions (login required)

View Item