HAFIZAH, HAFIZAH (2026) TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT HAK RESTITUSI DALAM KASUS PENCABULAN ANAK (Studi Putusan No.72/Pid.Sus/2023/PN Smp dan No.122/Pid.Sus/2024/PT Gto). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (1MB)
	Text bab 1.pdf Download (1MB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI HAFIZAH. full.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Perlindungan terhadap anak merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana adalah pemberian hak restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2017. Namun, dalam praktiknya, pemberian restitusi masih cenderung berbeda antar putusan hakim karena perbedaan pertimbangan dalam menilai bukti permohonan restitusi. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah penetapan restitusi oleh hakim serta untuk menganalisis perbedaan pertimbangan restitusi dalam dua putusan pengadilan, yaitu Putusan No. 72/Pid.Sus/2023/PN Smp dan Putusan No. 122/Pid.Sus/2024/PT Gto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach), dan bersifat deskriptif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis bahan hukum secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep ketika menolak permohonan restitusi korban mencerminkan pendekatan hukum formil-administratif dan tidak mencerminkan keadilan bagi anak korban dengan menilai permohonan tersebut tidak dapat dibuktikan tanpa dilengkapi bukti lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan c PERMA No. 1 Tahun 2022, padahal dalam kasus ini terdapat perhitungan restitusi dari LPSK. Sedangkan penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo ketika menerima permohonan restitusi korban lebih berorientasi pada pendekatan hukum responsif dan mencerminkan keadilan substansif, dengan menilai perhitungan restitusi dari LPSK layak untuk dipertimbangkan walaupun tidak dilengkapi bukti seperti kuitansi atau bukti lainnya. Hakim diharapkan dapat menggunakan pendekatan yang lebih responsif untuk memberikan hak restitusi agar anak korban dapat memulihkan kodisinya pasca peristiwa pidana sehingga dapat tercapainya prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Restitusi, Pencabulan Anak

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	HAFIZAH HAFIZAH
Date Deposited:	11 Jun 2026 04:51
Last Modified:	11 Jun 2026 04:51
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20026

Actions (login required)

View Item