Simanjuntak, Cantika Angelina (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN UDARA YANG BERSUMBER DARI AKTIVITAS PABRIK (Studi Penelitian di Kabupaten Tapanuli Tengah). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (120kB)
	Text Abstrak.pdf Download (194kB)
	Text BAB I.pdf Download (229kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (178kB)
	Text Full-Text.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Pencemaran udara akibat aktivitas pabrik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Di Kabupaten Tapanuli Tengah, pencemaran udara telah memicu keresahan dan protes masyarakat, namun penanganannya belum memberikan perlindungan hukum yang efektif. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menyediakan instrumen penegakan hukum, termasuk sanksi pidana, praktik penegakan hukum masih didominasi oleh penegakan hukum administratif dan persuasif sehingga belum menimbulkan efek jera. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat aktivitas pabrik di Kabupaten Tapanuli Tengah serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyelesaiannya. Jenis penelitian yaitu yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library reseacrh) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data dilakukan secara deskriptif (descriptive analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran udara di Kabupaten Tapanuli Tengah masih didominasi oleh penegakan hukum secara administratif dan persuasif. Penegakan hukum pidana tepatnya pada pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum dilaksanakan secara optimal, meskipun indikasi pencemaran dan dampaknya telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Kendala antara ketentuan normatif dan realitas penegakan hukum ini terutama disebabkan oleh keterbatasan struktur kelembagaan, khususnya ketiadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup di tingkat kabupaten sebagaimana diatur dalam pasal 95 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, serta keterbatasan sarana teknis berupa laboratorium lingkungan yang memadai untuk mendukung pembuktian ilmiah. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan penguatan struktur penegakan hukum lingkungan dan peningkatan koordinasi lintas instansi.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Cantika Can Tika
Date Deposited:	11 Jun 2026 02:57
Last Modified:	11 Jun 2026 02:57
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20018

Actions (login required)

View Item