BR SEMBIRING, JEBI DASARI (2026) ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER JEBI.pdf Download (249kB)
	Text ABSTRAK JEBI.pdf Download (533kB)
	Text BAB 1 JEBI.pdf Download (841kB)
	Text DAPUS JEBI.pdf Download (369kB)
	Text SKRIPSI CETAK JEBI DASARI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tindakan pemberhentian seorang anggota DPRK oleh partai politik melalui mekanisme PAW menimbulkan kerugian sebagaimana dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm penggugat atas nama Suryadi melawan tergugat yaitu pengurus PAN. Penggugat merasa diberhentikan tanpa dasar yang sah sehingga meminta pengadilan menyatakan adanya pelanggaran hukum yaitu pada Pasal 1365 KUHPerdata dan memulihkan kedudukannya. Pernyataan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang mengharuskan penyelesaian sengketa internal partai melalui mekanisme khusus dan praktik di lapangan yang memunculkan upaya penyelesaian langsung ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan pemberhentian anggota DPRK oleh partai politik dalam Putusan Nomor 9/Pdt.SusParpol/2023/PN Lsm, serta menelaah batas kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa yang bersumber dari keputusan internal partai. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberhentian anggota DPRK oleh partai politik dalam Putusan Nomor 9/Pdt.SusParpol/2023/PN Lsm dibatasi oleh asas lex specialis derogat legi generali, sehingga Pengadilan Negeri menolak memeriksa gugatan PMH karena sengketa pemberhentian dan PAW merupakan ranah internal partai yang wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai sesuai dengan Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Batasan kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa pemberhentian anggota DPRK akibat keputusan internal partai politik berdasarkan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm ditegaskan melalui prinsip exhaustion of remedies dan judicial restraint, di mana pengadilan negeri secara absolut tidak berwenang menilai substansi, sehingga PN hanya berperan sebagai forum ultimum remedium yang menguji legalitas prosedural tanpa mengintervensi otonomi dan kebijakan internal partai politik. Kesimpulannya adalah mekanisme pemberhentian anggota DPRK oleh partai politik harus lebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai sebelum dapat diajukan ke PN. Disarankan agar partai politik menyusun procedural checklist untuk memastikan seluruh tahapan lex specialis terpenuhi.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Jebi Dasari Br sembiring
Date Deposited:	10 Jun 2026 08:50
Last Modified:	10 Jun 2026 08:50
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20005

Actions (login required)

View Item