AKBAR, RAMAZANI (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ATAS KEPEMILIKAN TANAH BERSERTIFIKAT GANDA (Studi Putusan Nomor 601/PDT/2021PT BDG). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (244kB)
	Text Abstrak.pdf Download (565kB)
	Text Bab I.pdf Download (657kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (497kB)
	Text Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah melalui penerbitan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Kenyataan praktik menunjukkan masih ditemukannya penerbitan sertifikat ganda atas satu bidang tanah yang sama, sehingga menimbulkan sengketa, ketidakpastian hukum, serta kerugian bagi pembeli yang telah memperoleh tanah melalui prosedur yang sah. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana kedudukan hukum sertifikat, bentuk perlindungan hukum bagi warga negara, serta akibat hukum yang timbul dari adanya sertifikat ganda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli hak atas tanah bersertifikat ganda berdasarkan ketentuan hukum agraria nasional serta penerapannya dalam Putusan Nomor 601/PDT/2021/PT BDG. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, namun sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah memungkinkan sertifikat dibatalkan apabila terbukti cacat hukum dalam penerbitannya. 2) Perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik diberikan apabila perolehan hak dilakukan secara sah melalui akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, memenuhi syarat perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta didaftarkan sesuai prosedur, sehingga pembeli patut dilindungi dari kesalahan administrasi pertanahan di luar kesalahannya. 3) Akibat hukum sertifikat ganda adalah pengujian keabsahan hak melalui proses peradilan untuk menentukan sertifikat yang memiliki dasar hukum paling sah, sekaligus menjadi koreksi terhadap tindakan administrasi pertanahan guna memulihkan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang berhak. Saran: 1) Pemerintah melalui instansi pertanahan perlu meningkatkan ketelitian verifikasi data fisik dan yuridis serta melakukan integrasi sistem informasi pertanahan guna mencegah terbitnya sertifikat yang tumpang tindih. 2) Aparat pertanahan harus memperkuat pengawasan administratif dan akuntabilitas pelayanan publik agar pendaftaran tanah benar-benar memberikan jaminan kepastian hukum. 3) Masyarakat yang melakukan peralihan hak atas tanah hendaknya memastikan seluruh prosedur dilakukan secara resmi melalui PPAT dan pendaftaran tanah, sehingga memperoleh perlindungan hukum secara maksimal. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sertifikat Ganda, Pembeli Beritikad Baik, Pendaftaran Tanah

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	RAMAZANI AKBAR
Date Deposited:	10 Jun 2026 02:57
Last Modified:	10 Jun 2026 02:57
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19984

Actions (login required)

View Item