PINANTA, TRIPA SRI (2026) ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 3/PDT.SUS-BPSK/2022/PN-LSM DALAM MENGADILI KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1 (2).pdf Download (1MB)
	Text DAPUS.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI tripa FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan putusan bersifat final dan mengikat. Namun pada praktik peradilan, putusan BPSK masih sering diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan dapat dibatalkan, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait kepastian hukum dan kedudukan BPSK dalam sistem penyelesaian sengketa konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam memutus perkara nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN-Lsm mengenai keberatan terhadap putusan BPSK, serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan tersebut terhadap kedudukan BPSK dan penyelesaian sengketa konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) terhadap bahan primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melampaui batas kewenangan pemeriksaan keberatan dengan menilai kembali substansi sengketa dan kewenangan BPSK. Pertimbangan hukum tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 joncto Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang membatasi keberatan hanya pada alasan pembatalan putusan arbitrase secara limitatif. Akibatnya, putusan tersebut melemahkan kedudukan BPSK dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan keberatan terhadap putusan BPSK tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 serta penguatan pengaturan hukum guna mempertegas batas kewenangan pemeriksaan keberatan demi menjamin kepastian hukum dan memperkuat fungsi BPSK. Kata Kunci: BPSK, keberatan, arbitrase, sengketa konsumen, kepastian hukum, final dan mengikat

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Tripa sri Pinanta
Date Deposited:	10 Jun 2026 02:52
Last Modified:	10 Jun 2026 02:52
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19975

Actions (login required)

View Item