LUMBANGAOL, MARISA PINTAULI (2026) ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM FREELANCER DIGITAL TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA DIGITAL. S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text Skripsi Marisa Lumbangaol FULL.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Analisis Perlindungan Hukum Freelancer Digital Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Digital Perkembangan ekonomi digital telah mendorong meningkatnya penggunaan freelancer digital dalam berbagai sektor jasa berbasis teknologi. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang secara khusus mengatur kedudukan dan perlindungan hukum bagi freelancer digital di Indonesia, terutama ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jasa digital. Kondisi tersebut menempatkan freelancer pada posisi yang rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perdata terhadap perjanjian jasa digital serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi freelancer digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan terkait transaksi elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara freelancer digital dan pengguna jasa merupakan hubungan hukum perdata yang tunduk pada Buku III KUHPerdata mengenai perikatan dan perjanjian. Keabsahan perjanjian digital didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian, sedangkan pelaksanaannya berpedoman pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Selain itu, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum sesuai Pasal 1337 KUHPerdata, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana tercermin dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Namun, karakter hubungan digital berbasis platform, kontrak baku, dan sistem elektronik menyebabkan posisi freelancer digital sering berada dalam kedudukan yang lemah sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum perdata masih belum optimal. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui perjanjian digital yang jelas dan transparan, sedangkan perlindungan represif dapat ditempuh melalui somasi, gugatan ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Oleh sebab itu, disarankan membentuk regulasi khusus yang mengatur hubungan kerja digital dan standar perjanjian jasa digital guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih adil serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif bagi freelancer digital dalam praktik ekonomi digital di Indonesia. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Freelancer Digital, Wanpretasi, Perjanjian Digital

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Marisa Pintauli Lumbangaol
Date Deposited:	10 Jun 2026 02:51
Last Modified:	10 Jun 2026 02:51
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19973

Actions (login required)

View Item