Haq, Sulthan Muhammad Dhiyaul (2026) PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM PEGADAIAN DALAM QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (138kB)
	Text RINGKASAN.pdf Download (219kB)
	Text BAB 1.pdf Download (326kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (251kB)
	Text SKRIPSI SULTAN DHIAUL HAQ.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Sistem hukum di Indonesia menunjukkan pluralisme antara hukum nasional dan hukum syariah Aceh, khususnya dalam pengaturan jaminan pegadaian. Hal ini terlihat dari Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 yang mengatur rahn berbasis syariah, di mana kepemilikan barang tetap berada pada debitur, dan UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur fidusia, di mana hak kebendaan berpindah kepada kreditor. Ketidakjelasan mekanisme pendaftaran dan penguasaan yang menimbulkan potensi ketidakpastian hukum bagi lembaga keuangan syariah di Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum pegadaian serta mekanisme pendaftaran dan penguasaan barang jaminan antara Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi bahan hukum primer yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara pengaturan pegadaian dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang meliputi prinsip dasar, mekanisme pendaftaran, dan penguasaan objek jaminan. Qanun LKS berlandaskan prinsip syariah yang mewajibkan penyerahan fisik objek jaminan (rahn) kepada lembaga serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Sementara itu, UU Jaminan Fidusia menekankan kepastian hukum dan perlindungan kreditur, dengan objek jaminan tetap berada pada debitur, wajib didaftarkan, dan memiliki kekuatan eksekutorial. Perbedaan juga terlihat pada sistem pendaftaran, di mana Qanun LKS menggunakan pengawasan berlapis berbasis syariah, sedangkan UU Fidusia menerapkan sistem tunggal yang berorientasi pada kepastian hukum formal. Disarankan adanya harmonisasi antara Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia guna mewujudkan kepastian hukum yang tetap sejalan dengan prinsip syariah. Pemerintah perlu menyusun pedoman teknis yang mengintegrasikan mekanisme rahn dengan sistem pendaftaran yang terstruktur dan berkekuatan hukum formal. Kata Kunci : Jaminan Pegadaian, Jaminan Fidusia, Penguasaan Barang.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	SULTHAN MUHAMMAD DHIYAUL HAQ SULTHAN MUHAMMAD DHIYAUL HAQ
Date Deposited:	08 Jun 2026 06:27
Last Modified:	08 Jun 2026 06:27
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19941

Actions (login required)

View Item