IQBAL, MUHAMMAD (2025) GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENJUALAN SECARA SEPIHAK PERUMAHAN DI KOTA LHOKSEUMAWE (Pada Putusan Nomor 10/PDT.G/2023/PN Lsm). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover .pdf Download (232kB)
	Text Abstrak pdf.pdf Download (226kB)
	Text Bab I pdf.pdf Download (354kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (292kB)
	Text Full Teks .pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perumahan adalah kumpulan rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal dan biasanya dilengkapi dengan fasilitas umum. Untuk mendapatkan rumah, harus ada proses jual beli antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Jika penjualan rumah dilakukan atas nama perusahaan (PT) oleh satu orang saja tanpa persetujuan dari pihak lain dalam perusahaan, maka hal itu bisa dianggap melanggar hukum. Sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan orang lain dapat dikenai sanksi, dan pelakunya wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menjelaskan putusan pengadilan negeri kota Lhokseumawe terhadap gugatan perbuatan melawan hukum atas penjualan secara sepihak dan Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pertimbangan hakim terhadap gugatan perbuatan melawan hukum atas penjualan secara sepihak perumahan di kota Lhokseumawe dalam putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lsm Penelitian ini merupakan yuridis empiris, dengan pendekatan studi kasus bagaimanana pertimbangan hukum dari hakim, penelitian ini bersifat deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara akurat karakteristik-karakteristik seorang individu, sumber data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data lapangan yaitu wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Hasil Penelitian Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lsm menegaskan bahwa gugatan penggugat atas penjualan perumahan secara sepihak ditolak karena unsur Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi. Tindakan tergugat dinilai sah berdasarkan hak kepemilikan, kebebasan berkontrak, serta kewenangan organ perseroan sesuai UU Perseroan Terbatas. Dengan demikian, tidak setiap penjualan sepihak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Putusan hakim yang menolak gugatan penggugat sudah tepat, karena menegaskan bahwa tidak setiap penjualan sepihak dapat dipaksakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilaksanakan sesuai hak kepemilikan dan kewenangan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Penjualan Sepihak, Perumahan, Putusan Pengadilan, Hukum Perdata

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	MUHAMMAD IQBAL MUHAMMAD IQBAL
Date Deposited:	08 Jun 2026 06:28
Last Modified:	08 Jun 2026 06:28
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19940

Actions (login required)

View Item