SALIHA, DEVI WULAN (2026) KEBIJAKAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN HARGA KOPI GELONDONG DI KABUPATEN BENER MERIAH. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER TESIS.pdf Download (194kB)
	Text ABSTRAK TESIS.pdf Download (300kB)
	Text BAB 1 TESIS.pdf Download (321kB)
	Text DAPUS TESIS.pdf Download (424kB)
	Text Bismillah Tesis Ulan Cetak 2026 (1).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tata kelola dalam pengawasan harga kopi harus didukung dengan kebijakan yang kuat dan jelas. Undang-Undang Perlindungan Petani dan Peraturan Gubernur Aceh belum mampu mengatur dan menjangkau pengawasan harga di tingkat petani dan pengepul sehingga menyebabkan harga tidak stabil, tidak adil dan menghambat pengembangan industri kopi secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kebijakan tata kelola pemerintah daerah dalam pengawasan harga kopi gelondong serta hambatan struktural dan non struktural dalam pengawasan harga kopi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Tata Kelola dalam Pengawasan Harga Kopi Gelondong di Kabupaten Bener Meriah dilihat dari (1) Pendekatan Co-Governing (Hubungan horizontal dan kesetaraan antar pihak) dan Mixed Mode Governing (Kerjasama dan keterlibatan semua aktor) tidak berjalan di tingkat daerah, aktor bekerja secara terpisah menghasilkan fragmentasi lembaga. Kelemahan regulasi: Pemerintah daerah tidak memiliki regulasi lokal yang jelas dan kuat untuk intervensi dan mengawasi harga serta mengatur distribusi. Dominasi pasar: Pengepul adalah pihak paling kuat dalam menentukan harga beli kepada petani, (2) Hambatan Struktural: Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, lemahnya kelembagaan petani, kurangnya infrastruktur pendukung pasar, sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, informasi pasaran harga dan perubahan cuaca. Hambatan Non Struktural: Budaya ekonomi tunai dan perilaku konsumtif petani. Ketergantungan sosial dan ekonomi yang kuat kepada pengepul memperkuat dominasi pengepul dalam menentukan harga beli. Rekomendasi: mengesahkan qanun kopi, meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan swasta, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membuat sistem distribusi kopi yang transparan, teratur dan tidak panjang serta aktif dalam memberikan informasi pasaran harga dan nilai jual internasional dan domestik kepada petani.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	Pascasarjana > 63103 - Magister Administrasi Publik
Depositing User:	DEVI WULAN SALIHA
Date Deposited:	19 May 2026 03:40
Last Modified:	19 May 2026 03:40
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19797

Actions (login required)

View Item