NASUTION, DARMA PUTRA (2026) TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS PENGGUNAAN KARYA CIPTA TANPA IZIN DALAM PENAYANGAN SIARAN (Studi Penelitian Wilayah Hukum Sumatera Utara). S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (144kB)
	Text abstrak.pdf Download (374kB)
	Text bab 1.pdf Download (322kB)
	Text daftaar pustaka.pdf Download (224kB)
	Text DARMA PUTRA NASUTION.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Hak siar merupakan bagian dari hak terkait yang dilindungi dalam Pasal 20 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, dalam praktiknya masih terjadi peningkatan pelanggaran penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran di wilayah Sumatera Utara, khususnya berupa penayangan siaran berbayar tanpa izin di warung kopi untuk kepentingan komersial. Berdasarkan data Kantor Wilayah Hukum Sumatera Utara tahun 2025, terdapat laporan dugaan pelanggaran terhadap 14 warung kopi yang menayangkan siaran berbayar tanpa lisensi resmi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pelanggaran, tanggung jawab perdata pelaku, serta kendala dan upaya penanganannya. Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris serta bersifat Dreskriptif analisis. Penelitian dilaksanakan di Kantor Wilayah Hukum Sumatera Utara, dengan sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan tanggung jawab perdata pelaku usaha warung kopi atas pelanggaran penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran di Sumatera Utara umumnya berupa penayangan siaran berbayar tanpa izin di ruang publik untuk kepentingan komersial melalui akses televisi berlangganan pribadi, tautan digital ilegal, media sosial, dan aplikasi ilegal. Pertanggungjawaban perdata pelaku dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban ganti rugi materiil berupa hilangnya royalti, biaya lisensi, dan keuntungan ekonomi pemegang hak siar, serta ganti rugi immateriil berupa terganggunya eksklusivitas, reputasi, dan nilai komersial hak siar. Kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Hukum Sumatera Utara meliputi keterbatasan kewenangan, kesulitan pembuktian digital, minimnya kompetensi mediasi, dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha warung kopi. Adapun upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi dan edukasi hukum, mediasi non-litigasi, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	DARMA PUTRA NASUTION
Date Deposited:	19 May 2026 09:13
Last Modified:	19 May 2026 09:13
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19785

Actions (login required)

View Item