Zega, Ariani (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (11MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (11MB)
	Text BAB I.pdf Download (11MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (11MB)
	Text CETAK SKRIPSI FIKS ARIANI ZEGA (1).pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)

Abstract

RINGKASAN UUD Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional bagi jaminan HAM dan perlindungan hukum setiap warga negara, termasuk PMI, sedangkan UU Nomor 18 Tahun 2017 mengatur pelindungan PMI sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar penelitian terhadap perlindungan hukum PMI non-prosedural, yaitu PMI yang bekerja atau ditempatkan di luar negeri tanpa memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, perlindungan terhadap PMI non-prosedural belum optimal sehingga akses terhadap perlindungan hukum masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum terhadap status PMI non-prosedural serta perlindungannya dalam perspektif HAM. Penelitian ini Yuridis Normatif yaitu dengan suatu penelitian terhadap kajian perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analisis kemudian bahan hukum dianalisis secara deskriptif yang diharapkan memberikan kesimpulan atas permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum terhadap status PMI nonprosedural tidak menghilangkan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, namun menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan administratif penempatan. Dalam perspektif hak asasi manusia, meskipun pengaturan mengenai PMI nonprosedural belum diatur secara tegas dalam UU PPMI, negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan hukum berdasarkan prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Disarankan kepada pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap perekrutan serta penempatan PMI non-prosedural, disertai edukasi mengenai prosedur keberangkatan yang sah dan tetap menjamin perlindungan HAM bagi PMI non-prosedural. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan mekanisme perlindungan PMI non-prosedural serta meningkatkan kerja sama dengan negara tujuan melalui perjanjian bilateral dan perlindungan konsuler guna menjamin pemenuhan hak-hak PMI. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, NonProsedural, Hak Asasi Manusia, Perlindungan PMI

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Ariani Zega
Date Deposited:	16 Sep 2026 09:05
Last Modified:	16 Sep 2026 09:05
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19774

Actions (login required)

View Item