Fitra, Muhamad Pasya (2026) KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI POLRES ACEH TENGAH. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text 1 cover.pdf Download (1MB)
	Text 2 abstrak.pdf Download (1MB)
	Text 3 bab 1.pdf Download (1MB)
	Text 5 TESIS PASYA_full.pdf Download (1MB)
	Text 4 dapus.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN : Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polres Aceh Tengah Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) merupakan manifestasi tanggung jawab konstitusional Indonesia sebagai negara hukum untuk menjamin perlindungan hak asasi dan martabat kemanusiaan. Hal ini tercermin dalam insiden tragis di Kampung Sukajadi yang hingga kini belum terungkap akibat minimnya alat bukti dan kendala geografis. Kegagalan identifikasi pelaku di area terpencil tersebut tidak hanya mengindikasikan lemahnya sistem deteksi dini serta respons taktis aparat, tetapi juga mencerminkan rendahnya budaya hukum masyarakat dalam berpartisipasi pada proses penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi komprehensif terhadap variabel penegakan hukum di Polres Aceh Tengah guna memulihkan kepercayaan publik (public trust) dan memastikan wilayah perkebunan tidak menjadi lokus kejahatan yang aman bagi pelaku kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah, serta upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Polres Aceh Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui pengumpulan data primer dan sekunder guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelidikan dan penyidikan curas di Polres Aceh Tengah secara normatif telah sesuai dengan KUHAP dan UU Polri, namun implementasinya terhambat oleh kesenjangan (discrepancy) antara regulasi dan realitas lapangan akibat keterbatasan sarana serta kendala geografis perkebunan yang ekstrem. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah dilaksanakan secara sistematis melalui integrasi antara ketelitian teknis penyidik (seperti strategi Triangle Crime Scene dan penetapan DPO) dengan partisipasi aktif budaya hukum masyarakat, guna mewujudkan efektivitas penegakan hukum yang berorientasi pada kebenaran materiil dan keadilan bagi korban sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Saran Kepada Pemerintah Daerah dan Polres Aceh Tengah disarankan untuk mengintegrasikan Politik Kriminal Non-Penal melalui penguatan peran Reje (Kepala Desa) dan Tokoh Adat Gayo dalam melakukan pengawasan terhadap pendatang atau buruh petik kopi musiman. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencurian Dengan Kekerasan, Kepolisian, Polres

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	MUHAMAD PASYA FITRA
Date Deposited:	13 May 2026 08:18
Last Modified:	13 May 2026 08:18
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19752

Actions (login required)

View Item