RAMAINI, JUWITA (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Ksp). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (16kB)
	Text RINGKASAN.pdf Download (232kB)
	Text BAB I.pdf Download (308kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (233kB)
	Text SKRIPSI JUWITA .pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sementara di Aceh juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah. Namun, penegakan hukum masih terdapat perbedaan penerapan aturan, khususnya ketika pelaku dan korban sama-sama anak, sebagaimana dalam Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2020/PN.Ksp yang menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak meskipun peristiwa terjadi di wilayah Aceh yang memiliki Qanun Jinayah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam penerapan hukum sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan yuridis dalam penanganan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2020/PN.Ksp serta mengkaji sistem penghukuman terhadap delik persetubuhan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandinga. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum kepada korban anak terhadap tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Ksp dilakukan melalui penerapan ketentuan UndangUndang Perlindungan Anak dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan pelatihan kerja selama 3 bulan kepada pelaku, namun perlindungan tersebut belum optimal karena masih terdapat kelemahan seperti penyebutan identitas korban dalam putusan dan tidak adanya pemberian restitusi. Sistem penghukuman delik persetubuhan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menunjukkan adanya perbedaan pengaturan sanksi, dimana Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan pidana penjara serta perlindungan dan pemulihan bagi korban, sedangkan Qanun Aceh mengatur sanksi jarimah zina berupa hukuman cambuk. Disarankan agar aparat penegak hukum lebih konsisten menjaga kerahasiaan identitas anak korban serta mengoptimalkan pemberian restitusi, sekaligus memperkuat sinkronisasi pengaturan sanksi guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak korban.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	JUWITA RAMAINI
Date Deposited:	04 Jun 2026 08:14
Last Modified:	04 Jun 2026 08:14
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19692

Actions (login required)

View Item