ULKHAIRA, NISA (2026) PERLINDUNGAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS DIBAWAH PENGAMPUAN (Studi Penelitian Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text Cover.pdf Download (11kB)
	Text Abstrak.pdf Download (122kB)
	Text Bab I.pdf Download (428kB)
	Text Dapust pdf.pdf Download (315kB)
	Text Full tekst .pdf Restricted to Registered users only Download (984kB)

Abstract

Hukum waris bertujuan menjamin kepastian dan perlindungan hak ahli waris, termasuk mereka yang belum cakap hukum, sebagaimana diatur dalam KUH Perdatata serta KHI Pasal 210–213 mengenai kewajiban dan pengawasan terhadap pengampu. Namun di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, penyelesaian waris lebih sering mengikuti musyawarah adat sehingga mekanisme hukum formal tentang pengangkatan dan tanggung jawab pengampu kerap diabaikan. Praktik ini memunculkan persoalan seperti penyalahgunaan kewenangan, pengalihan aset tanpa persetujuan, serta pengabaian hak anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak waris diberikan kepada ahli waris di bawah pengampuan di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya dan upaya yang dilakukan untuk memastikan hak mereka tetap terpenuhi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan melalui studi lapangan di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Sumber data berasal dari wawancara dengan hakim, advokat, akademisi, ahli waris, pengampu, serta keluarga. Data primer dan sekunder dianalisis secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak waris terhadap ahli waris di bawah pengampuan di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun belum terlaksana secara optimal karena meskipun dasar hukum seperti Pasal 330 dan Pasal 433 BW, Pasal 47 serta Pasal 50–54 UU Perkawinan, Pasal 1330 KUH Perdata, dan Pasal 210–213 KHI telah menegaskan kewajiban wali untuk bertindak amanah, praktik di lapangan masih didominasi pengelolaan waris secara informal tanpa pengawasan pengadilan; hambatan dan upaya dalam proses perlindungan hak waris terhadap ahli waris di bawah pengampuan di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun terutama dipengaruhi rendahnya literasi hukum, kurangnya kesadaran keluarga menetapkan wali melalui pengadilan, serta lemahnya pengawasan, sehingga diperlukan peningkatan edukasi hukum, pembatasan kewenangan wali oleh hakim, penguatan peran keluarga dan tokoh masyarakat, serta keterlibatan aktif pengadilan untuk memastikan perlindungan hak waris berjalan efektif dan akuntabel. Disarankan agar pengadilan agama perlu mewajibkan setiap keluarga yang memiliki ahli waris di bawah pengampuan untuk mengajukan penetapan wali sebelum pengelolaan atau pengalihan harta waris dilakukan. Kata Kunci : Hak Waris, Ahli Waris, Dibawah Pengampuan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	NISA ULKHAIRA
Date Deposited:	13 May 2026 02:54
Last Modified:	13 May 2026 02:54
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19690

Actions (login required)

View Item