IBRAHIM, FAD’UL ATA (2025) TINJAUAN YURIDIS SISTEM HUKUM FORMAL DALAM MENANGANI KASUS PIDANA RINGAN OLEH APARATUR GAMPONG (STUDI PENELITIAN GAMPONG BANTAYAN KECAMATAN SIMPANG ULIM KABUPATEN ACEH TIMUR). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (157kB)
	Text ringkasan.pdf Download (149kB)
	Text bab 1.pdf Download (185kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (171kB)
	Text FADUL ATA IBRAHIM.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penanganan kasus pidana ringan oleh aparatur gampong sering kali dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, tanpa melibatkan proses formal dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji dari sudut pandang hukum formal, mengingat adanya potensi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis bagaimana sistem hukum formal diterapkan atau diabaikan dalam praktik penyelesaian kasus pidana ringan oleh aparatur Gampong Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aparatur gampong, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam penyelesaian kasus pidana ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pidana ringan di Gampong Bantayan diselesaikan melalui mekanisme musyawarah gampong tanpa melibatkan pihak kepolisian atau lembaga peradilan. Praktik ini didorong oleh keinginan menjaga harmoni sosial dan menghindari proses hukum yang dianggap rumit dan memakan waktu. Namun demikian, terdapat kekosongan hukum yang menyebabkan tidak adanya standar baku dalam pelaksanaan penyelesaian tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih jelas dan terintegrasi mengenai peran aparatur desa dalam menangani kasus pidana ringan. Kepada aparatur desa diharapkan untuk meningkatkan pemahaman hukum formal dan menjalin koordinasi dengan penegak hukum agar penyelesaian perkara tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, masyarakat perlu diberikan edukasi hukum agar memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses penyelesaian sengketa secara adil dan legal.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	FAD’UL ATA IBRAHIM
Date Deposited:	07 May 2026 09:21
Last Modified:	07 May 2026 09:21
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19654

Actions (login required)

View Item