IRKA, RIZKI FEBRYAN (2025) PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER RIZKI FEBRYAN IRKA.pdf Download (142kB)
	Text ABSTRAK RIZKI FEBRYAN IRKA.pdf Download (315kB)
	Text BAB 1 RIZKI FEBRYAN IRKA.pdf Download (333kB)
	Text DAPUS RIZKI FEBRYAN IRKA.pdf Download (243kB)
	Text TESIS RIZKI FEBRYAN IRKA.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Sebuah penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe terkait penyimpanan barang bukti narkotika. Praktik menyimpan barang bukti di luar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), meskipun disebabkan oleh ketiadaan RUPBASAN di wilayah tersebut, bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kesenjangan ini menimbulkan dilema serius karena mengancam kepastian hukum, integritas barang bukti, dan akuntabilitas pejabat, serta berisiko pada penyalahgunaan dan proses pembuktian di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan Narkotika pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, untuk mengkaji kendala oleh penuntut umum dalam penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang dilakukan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), sumber data dalam penelitian ini berasal dari 2 sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data digunakan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, analisis data melalui metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe menemukan masalah serius dalam penyimpanan barang bukti narkotika. Praktik penyimpanan di luar fasilitas resmi (RUPBASAN) akibat ketiadaannya di wilayah tersebut, bertentangan dengan prinsip negara hukum. Hal ini menciptakan dilema dalam penegakan hukum karena menimbulkan berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian tempat, masalah biaya, dan prosedur pemusnahan yang rumit. Akibatnya, praktik ini tidak hanya menghambat efisiensi kerja, tetapi juga merusak prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas pejabat. Disarankan kepada Pemerintah pemerintah agar melakukan solusi fundamental jangka panjang melalui percepatan pembangunan dan fungsionalisasi RUPBASAN, Penerbitan payung hukum sementara yang jelas selama RUPBASAN belum tersedia dan Optimalisasi prosedur penyerahan dan pengelolaan barang bukti.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	RIZKI FEBRYAN IRKA
Date Deposited:	29 Apr 2026 08:16
Last Modified:	29 Apr 2026 08:16
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19595

Actions (login required)

View Item