MUTASAR, T. FAZIL (2020) DILEMA IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH. S2 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text 1 cover.pdf Download (1MB)
	Text 2 ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text 3 bab I.pdf Download (1MB)
	Text 4 daftar pustaka.pdf Download (1MB)
	Text 5 TESIS.T FAZIL FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang hambatan dan belum terlaksananya implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 mengenai Bendera dan Lambang Aceh. Qanun tersebut sejatinya merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang lahir sebagai penjabaran dari kesepakatan damai MoU Helsinki. Penelitian ini mendeskripsikan faktor-faktor regulasi dan politik yang menyebabkan qanun tersebut tidak dapat dieksekusi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama tidak dapat diimplementasikannya Qanun Nomor 3 Tahun 2013 adalah karena bentuk bendera dan lambang yang disahkan menyerupai bendera organisasi separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kondisi ini dinilai oleh Pemerintah Pusat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2007. Hal ini memicu terjadinya konflik regulasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yang berujung pada masa cooling down berkepanjangan dan menciptakan ketidakpastian hukum. Meskipun Pemerintah Pusat telah menawarkan opsi untuk melakukan sedikit perubahan desain, Pemerintah Aceh menolaknya dengan argumen bahwa bendera tersebut memiliki nilai historis dan sejarah yang panjang bagi bangsa Aceh. Macetnya implementasi ini juga sangat dipengaruhi oleh kebuntuan komunikasi politik serta perbedaan komitmen politik antara kedua belah pihak. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa secara yuridis, keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 adalah sah dan legal karena merupakan wujud kewenangan khusus yang diberikan oleh UUPA. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat mencari solusi terbaik melalui dialog perundingan lebih lanjut atau penyelesaian regulasi di tingkat hukum, guna menemukan jalan tengah yang dapat mengimplementasikan qanun tersebut tanpa mencederai komitmen perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kata Kunci: Implementasi Qanun, Bendera dan Lambang Aceh, UUPA, Konflik Regulasi, Komunikasi Politik.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JQ Political institutions Asia J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	Pascasarjana > 63103 - Magister Administrasi Publik
Depositing User:	T. FAZIL MUTASAR
Date Deposited:	28 Apr 2026 02:03
Last Modified:	28 Apr 2026 02:03
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19555

Actions (login required)

View Item