Jiwane, Addiya Cahya (2025) PERTANGUNGJAWABAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KERUSAKAN AKIBAT LIMBAH PENAMBANGAN EMAS DI RANAH BATAHAN. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (16kB)
	Text ringkasan.pdf Download (9kB)
	Text bab 1.pdf Download (170kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (230kB)
	Text ADDIYA CAHYA JIWANE .pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Era modern sekarang ini, hukum pertambangan berkembang pesat dan memberikan manfaat ekonomi, bagi lingkungan, masyarakat sekitar dan undang-undang lingkungan hidup. Aktivitas penambangan emas ilegal oleh masyarakat menyebabkan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah yang tidak dikelola dengan baik, mengakibatkan kerusakan serius pada ekosistem di sekitar lokasi tambang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum lingkungan terhadap perusahaan korporasi dan untuk mengetahui peranan aparat penegak hukum menjalankan pertanggungjawabannya dalam menindak kejahatan korporasi. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian deskriptif, dengan lokasi penelitian di Ranah Batahan dan sumber pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder, alat pengumpulan data observasi dan wawancara dan hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi hukum lingkungan terhadap korporasi dalam perkara lingkungan hidup di DAS Ranah Batahan, Pasaman Barat, menunjukkan bahwa korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban hukum lingkungan dalam bentuk sanksi administratif, pidana, maupun perdata sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Studi kasus penambangan emas ilegal (PETI) di wilayah ini mengungkapkan dampak serius terhadap ekosistem dan masyarakat. Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 telah mengatur pemidanaan korporasi namun pelaksanaannya belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan penal dan integratif untuk memperkuat penegakan hukum, melindungi lingkungan, serta memastikan keadilan bagi masyarakat terdampak. Dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan, khususnya pada kasus tambang ilegal di Ranah Batahan, yang menyebabkan pencemaran. Meskipun UUPPLH dan PERMA No. 1 Tahun 2023 telah mengatur hal ini, implementasi hukumnya masih lemah akibat ketidakkonsistenan putusan dan anggapan bahwa hukum pidana hanyalah ultimum remedium. Penerapan pendekatan primum remedium, dengan pemidanaan korporasi melalui sanksi pidana, denda berdasarkan prinsip polluter pays, dan sanksi perbaikan yang bersifat imperatif untuk menjamin keadilan ekologis dan melindungi masyarakat. Penegak hukum kedepannya lebih tegas dan konsisten dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pelaku pencemaran lingkungan, khususnya di wilayah DAS Ranah Batahan. Ketentuan dalam Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup harus diimplementasikan secara menyeluruh, termasuk pemidanaan langsung terhadap badan hukum dan orang yang memberi perintah. Dan Hukum pidana seharusnya tidak hanya dijadikan upaya terakhir (ultimum remedium), melainkan sebagai instrumen utama (primum remedium) dalam pertangungjawaban hukum lingkungan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	ADDIYA CAHYA JIWANE
Date Deposited:	28 Apr 2026 01:56
Last Modified:	28 Apr 2026 01:56
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19550

Actions (login required)

View Item