Amalia, Nurul Kania (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA JARIMAH ZINA DITINJAU DARI QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (211kB)
	Text ringkasan.pdf Download (188kB)
	Text BAB 1.pdf Download (552kB)
	Text daftar pustaka1.pdf Download (408kB)
	Text NURUL KANIA AMALIA(210510263).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Jarimah zina dalam Qanun Jinayat mengatur unsur zina persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, tanpa ikatan perkawinan serta kerelaan kedua belah pihak. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayah) sebagai hukum materiil mengatur Jarimah khusus diprovinsi Aceh yang berdasarkan pada syariat Islam. Dalam Qanun hukum Jinayat pertanggungjawaban pidana diatur untuk memastikan bahwa setiap pelaku hanya dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur jarimah serta terbukti bersalah berdasarkan ketentuan syariat. Namun, penerapan pertanggungjawaban tersebut tidak sederhana, karena menyangkut persoalan pembuktian, status pelaku (muhsan atau ghairu muhsan), serta kondisi subjektif seseorang saat melakukan perbuatan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan jarimah zina dan memahami pertanggugjawaban terhadap jarimah zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) dan menggunakan teknik analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Dalam Qanun Hukum Jinayat, pengaturan zina ditentukan pada Pasal 33 sampai dengan Pasal 45. Pengaturan jarimah zina tersebut diatur secara tegas pelaku yang dapat dikenai pertanggungjawabannya, baik pelaku muhsan maupun ghairu muhsan, perbedaan status tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawabannya. Sanksi yang dapat terdiri dari cambuk, denda berupa emas murni dan penjara. Pengaturan mengenai zina secara tegas dimuat dalam Qanun Hukum Jinayat beserta konsekuensinya sebagai bentuk pertanggungjawabannya. pembuat peraturan perundang-undangan disarankan untuk mengatur mekanisme pembuktian jarimah zina tidak hanya harus menghadirkan empat orang saksi dan disarankan untuk mengatur secara jelas terkait dengan penghapusan perrtanggungjawaban jarimah zina terutama pada orang yang menjadi korban manipulasi.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	NURUL KANIA AMALIA
Date Deposited:	15 Apr 2026 07:41
Last Modified:	15 Apr 2026 07:41
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19398

Actions (login required)

View Item