RIYANDA, MARZA (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS POLITIK UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) (Studi Pada Panwaslih Kabupaten Bireuen). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (141kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (219kB)
	Text BAB 1.pdf Download (294kB)
	Text DAPUS.pdf Download (203kB)
	Text FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik politik uang dalam Pemilihan Bupati Bireuen Tahun 2024 yang mencederai prinsip demokrasi dan keadilan pemilihan. Meskipun telah diatur larangan dan sanksinya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, praktik politik uang dinilai masih sulit diberantas secara efektif di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum politik uang serta menilai efektivitas penegakan hukumnya oleh lembaga pengawas pemilihan. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana politik uang menurut Undang-Undang tersebut dan bagaimana pelaksanaan penegakannya pada Pemilihan Bupati Bireuen Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan historis. Penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur politik uang, khususnya Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta peraturan pelaksananya. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum politik uang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penegakan hukum terhadap kasus politik uang pada Pemilihan Bupati Bireuen Tahun 2024 belum berjalan secara optimal. Panwaslih Bireuen telah melaksanakan fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran, tetapi masih menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian, keterbatasan alat bukti, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan hukum politik uang telah memadai, namun efektivitas penegakannya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan peran Panwaslih, peningkatan koordinasi dalam Sentra Gakkumdu, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar penegakan hukum terhadap politik uang dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	MARZA RIYANDA
Date Deposited:	08 Apr 2026 04:55
Last Modified:	08 Apr 2026 04:55
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19236

Actions (login required)

View Item