HERMALINDA, INDAH (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL. S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text Cover.pdf Download (118kB)
	Text Abstrak.pdf Download (86kB)
	Text Bab 1.pdf Download (367kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (115kB)
	Text Full Tekst (3).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Indah Hermalinda NIM 210510034 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (Dr. Amrizal, S.H., LL.M., dan Muksalmina, M.H.) Korban dalam kejahatan pornografi kerap mengalami tekanan psikologis dan reputasi korban menjadi buruk di hadapan publik, bahkan korban pun mendapat diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Meskipun terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban seperti UU ITE, dan UU Pornografi, namun dalam praktiknya masih banyak korban tidak mendapat perlindungan hukum dan terdapat kendala dalam implementasi peraturan pelaksanaan. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyebaran video pornografi melalui media sosial dan hak-hak yang seharusnya di miliki korban penyebaran video pornografi melalui media sosial. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang tengah terjadi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi kendala pada peraturan pelaksanaanya. Pemenuhan hak restitusi terhadap korban hingga saat ini masih belum terpenuhi. Hak terhadap korban sudah terakomodir dalam UU TPKS seperti pemberian restitusi, konseling, pelayanan bantuan medis dan bantuan hukum. Kesimpulan menunjukkan terdapat kendala dalam implementasi hak restitusi terhadap korban pada Peraturan Pelaksanaan Dana Bantuan Korban yang belum mengatur secara jelas peran aparat penegak hukum dalam pelaksanaan restitusi, juga sumber pendanaan dana bantuan korban belum diatur secara merinci dan proses penerapan hak untuk dilupakan terhadap korban memerlukan waktu lama, biaya tinggi, dan belum ada kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus konten tanpa perintah pengadilan, sehingga implementasinya terbatas dan belum efektif. Penulis merekomendasikan, Pemerintah perlu melakukan revisi peraturan pelaksanaan atau penambahan regulasi secara spesifik yang mengatur tentang perlindungan korban pornografi agar pemenuhan hak korban dapat diimplementasikan sepenuhnya. Pemerintah perlu melakukan penguatan implementasi, perluasan cakupan, dan penyediaan mekanisme yang cepat, serta berlandaskan perspektif hak asasi manusia untuk pemenuhan hak untuk dilupakan bagi korban penyebaran pornografi. Kata kunci: Korban, Pornografi, Perlindungan Hukum, Media Sosial

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	INDAH HERMALINDA
Date Deposited:	07 Apr 2026 08:49
Last Modified:	07 Apr 2026 08:49
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19193

Actions (login required)

View Item