MAGFIRAH, PUTRI (2025) TANGGUNG JAWAB HUKUM WAJIB PAJAK ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (Studi Kasus Di PT. NAD JAYA Kota Lhokseumawe). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text Cover.pdf Download (15kB)
	Text abstrak.pdf Download (144kB)
	Text Bab 1.pdf Download (171kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (86kB)
	Text SKRIPSI PUTRI MAGFIRAH.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN “Tanggung Jawab Hukum Wajib Pajak Atas Pelanggaran Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Di PT. NAD JAYA Kota Lhokseumawe)” Harun, S.H., M.H dan Nuribadah, S.H., M.H Kasus PT. NAD JAYA di Lhokseumawe yang menggunakan faktur pajak fiktif untuk mengurangi beban pajak menjadi sorotan terkait tanggung jawab hukum wajib pajak. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tindakan ini merupakan pelanggaran serius. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum wajib pajak dalam pelanggaran kewajiban perpajakan terhadap faktur pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan Transaksi yang sebenarnya oleh PT. NAD JAYA dan proses penegakan hukum oleh otoritas pajak terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. NAD JAYA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan sifat deskriptif. Populasi meliputi subjek terkait kasus tersebut, sementara sampel dipilih secara purposive yang terdiri dari responden (korban, saksi, advokat, pihak ketiga) dan informan (ahli hukum dan advokat). Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif melalui proses reduksi dan penyajian data untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menujukan bahwa tanggung jawab kasus tindak pidana perpajakan PT. NAD JAYA dengan terdakwa Zulkifli bin Mahmud menunjukkan bahwa penggunaan faktur pajak fiktif dari PT BGL dalam SPT Masa PPN 2016– 2019 telah merugikan negara lebih dari Rp3,3 miliar. Meskipun Zulkifli berdalih hanya bergantung pada konsultan pajak, hakim menilai ia tetap bertanggung jawab penuh karena menandatangani SPT secara sadar sehingga memenuhi unsur tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39A jo. Pasal 43 ayat (1) UU KUP, sedangkan Proses penegakan hukum dimulai dari deteksi digital SIDJP, klarifikasi administrasi, pemeriksaan lapangan, hingga penyidikan dan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara 4 tahun serta denda Rp6,68 miliar. Kasus ini menegaskan pentingnya kepatuhan dan verifikasi dokumen perpajakan, efektivitas teknologi dalam pengawasan pajak, serta perlunya penguatan kontrol internal perusahaan dan pengawasan konsultan pajak agar praktik faktur fiktif tidak terulang. Disarankan agar pelaku usaha meningkatkan pemahaman kewajiban perpajakan, khususnya penggunaan faktur pajak yang sah sesuai transaksi, guna mencegah kesalahan administratif maupun penyalahgunaan oleh pihak ketiga. PUTRI MAGFIRAH NIM : 210510308 Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Pelanggaran, Wajib Pajak

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	PUTRI PUTRI MAGFIRAH
Date Deposited:	07 Apr 2026 08:47
Last Modified:	07 Apr 2026 08:47
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19185

Actions (login required)

View Item