NABILLAH, NADA (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK ( Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Bireuen ). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (213kB)
	Text ringkasan.pdf Download (294kB)
	Text bab 1.pdf Download (355kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (309kB)
	Text Nada Nabillah Full text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik menjadi permasalahan serius karena banyak pengendara masih mengoperasikan sepeda listrik di jalan raya tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku. Fenomena ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, yang membatasi penggunaan sepeda listrik hanya pada jalur atau kawasan tertentu. Kondisi tersebut juga terlihat di wilayah Satlantas Polres Bireuen, dimana kasus pelanggaran dan kecelakaan terus meningkat tanpa penyelesaian yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pengendara sepeda listrik di jalan raya serta menilai efektivitas pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penegakan hukum, mengidentifikasi kendala, dan menganalisis upaya Satlantas Polres Bireuen dalam mengatasi meningkatnya penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, dumber data dikumpulkan melalui wawancara dengan Angota Satlantas Polres Bireuen, akademisi, pengguna sepeda listrik. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengendara sepeda listrik di jalan raya oleh Satlantas Polres Bireuen merupakan kombinasi strategis antara pendekatan represif, namun masih menghadapi kendala multidimensi. Satlantas memprioritaskan edukasi dan sosialisasi di sekolah serta patroli rutin untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat dan pandangan sepeda listrik sebagai mainan. Sementara itu, tindakan represif seperti penilangan atau penyitaan bersifat situasional dan terbatas, terhambat oleh kekosongan hukum yang tidak menyediakan sanksi pidana spesifik, serta keterbatasan sumber daya operasional, dengan demikian, upaya yang ada menunjukkan respons adaptif untuk menjembatani kesenjangan hukum dan sosial, meskipun efektivitasnya belum optimal dan keberhasilan penuhnya sangat bergantung pada adanya dukungan regulasi yang lebih jelas. Untuk mengatasi masalah penegakan hukum sepeda listrik, disarankan agar Satlantas Polres Bireuen membuat mekanisme pen

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	NADA NABILLAH
Date Deposited:	09 Apr 2026 05:09
Last Modified:	09 Apr 2026 05:09
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19183

Actions (login required)

View Item