RAHMADANI, NOVI (2026) ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN DI BAWAH BATAS MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (42kB)
	Text ringkasan.pdf Download (8kB)
	Text bab 1.pdf Download (534kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (136kB)
	Text SKRIPSI NOVI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan batas minimum pidana penjara selama empat tahun bagi pelaku penyalahgunaan narkotika Golongan I. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 hakim menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum dengan alasan keadilan dan jumlah barang bukti yang sedikit. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum yang mengikat secara tegas dan penerapannya, sehingga menimbulkan persoalan terhadap penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta menganalisis akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023. Metode penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 didasarkan pada prinsip keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa hanya memiliki 0,18 gram sabu untuk konsumsi pribadi, sehingga penerapan pidana minimum empat tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dipandang tidak selaras. Akibat hukumnya menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi di bawah batas minimum tidak bertentangan dengan hukum selama didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, proporsionalitas, dan tujuan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 undang-undang yang sama, sekaligus mencerminkan upaya peradilan menuju penerapan hukum yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada pemulihan pelaku. Disarankan agar Mahkamah Agung menetapkan pedoman yurisprudensi yang jelas mengenai kriteria dan batasan penjatuhan pidana di bawah batas minimum bagi pelaku narkotika dengan jumlah kecil guna mewujudkan penegakan hukum yang konsisten, manusiawi, dan berkeadilan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	NOVI RAHMADANI
Date Deposited:	07 Apr 2026 06:24
Last Modified:	07 Apr 2026 06:24
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19178

Actions (login required)

View Item