Humaira, Dinda (2026) ANALISIS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (Studi Putusan No. 39/Pid.Sus/2021/PN RBI). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (130kB)
	Text Abstrak.pdf Download (278kB)
	Text Bab 1.pdf Download (443kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (324kB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal, studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI. Permasalahan utama yang diangkat adalah tidak sesuainya fakta hukum yang terungkap dengan putusan yang dijatuhkan di Pengadilan. Fakta hukum yang terjadi memenuhi unsur Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yaitu tentang senjata api ilegal. Sedangkan Pasal yang dijadikan dasar pemidanaan adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana kesalahan penggunaan Pasal dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dihukum berdasarkan putusan Nomor 39/Pid. Sus/2021/ PN RBI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (Case Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan menganalisis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (Library Reseach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak diterapkannya Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI merupakan ketidaktepatan yuridis, karena fakta persidangan telah memenuhi unsur kepemilikan senjata api ilegal. Penerapan Pasal 2 Ayat (1) menyebabkan ketidaksesuaian antara fakta dan dasar hukum serta melemahkan kepastian hukum. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI melakukan kesalahan penerapan pasal karena menggunakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam, padahal barang bukti yang dimiliki terdakwa adalah senjata api rakitan yang seharusnya dijerat dengan Pasal 1 Ayat (1). Pertimbangan hakim ini didasarkan pada alasan kemanusiaan untuk memberikan hukuman lebih ringan, namun dinilai tidak tepat secara yuridis karena mengabaikan asas legalitas dan kepastian hukum. Akibatnya, tujuan pemidanaan tidak tercapai dan keadilan substantif menjadi terganggu. Hakim perlu menerapkan pasal yang tepat berdasarkan fakta persidangan dan tidak menggunakan alasan subjektif, serta berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung agar putusan tetap konsisten dan penegakan hukum senjata api ilegal berjalan efektif

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Dinda Humaira
Date Deposited:	08 Apr 2026 04:59
Last Modified:	08 Apr 2026 04:59
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19177

Actions (login required)

View Item