Simanungkalit, Lidya Angelina (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT ILEGAL DI JAMBI (Studi Putusan No 9/Pid.Sus/2020/PN Srl). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (40kB)
	Text abstrak.pdf Download (13kB)
	Text bab 1.pdf Download (231kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (25kB)
	Text skrip Lidya Angelina Simanungkalit.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia yang berdampak serius terhadap keselamatan masyarakat serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan kesehatan nasional. Meskipun ketentuan larangan dan sanksi pidana telah diatur secara tegas dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kenyataannya masih banyak pelaku yang memproduksi dan mengedarkan obat tanpa izin edar dengan hukuman yang relatif ringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang kesehatan belum berjalan efektif untuk mencapai tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis yuridis terhadap tindak pidana peredaran obat ilegal khususnya dalam putusan nomor 9/pid.sus/2020pn srl sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat ilegal sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 9/pid.sus/2020/pn srl. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian diperoleh melalui bahan hukum primer dan sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, literatur hukum, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan unsur Pasal 197 UU Kesehatan secara tepat secara yuridis formal, namun putusan yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, karena sanksi pidana delapan bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan dampak sosial yang ditimbulkan. Dan pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada kepastian hukum formal daripada aspek keadilan sosial dan efek jera. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menyarankan agar hakim lebih mengedepankan analisis risiko kesehatan dan perlindungan masyarakat dalam perkara sejenis. Pemerintah dan BPOM juga perlu memperkuat pengawasan, edukasi, dan koordinasi dengan aparat hukum untuk mencegah maraknya obat ilegal. Dengan pendekatan hukum yang lebih tegas, konsisten, dan berorientasi pada keselamatan publik, perlindungan masyarakat terhadap bahaya obat tanpa izin edar dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Lidya Angelina Simanungkalit
Date Deposited:	06 Apr 2026 04:40
Last Modified:	06 Apr 2026 04:40
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19119

Actions (login required)

View Item