Razi, Fahrul (2025) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH TAHUN 2024. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (116kB)
	Text Abstrak.pdf Download (74kB)
	Text Bab 1.pdf Download (249kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (214kB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjamin terselenggaranya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang demokratis melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum oleh Gakkumdu, serta pengaturan khusus di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun. Namun, praktik Pilkada masih diwarnai pelanggaran, seperti politik uang, keterlibatan Aparatur Sipil Negara, dan kampanye ilegal. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya implementasi hukum sehingga menghambat terwujudnya Pilkada yang jujur dan berintegritas. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penegakan hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pemilihan Kepala Daerah di Aceh Tahun 2024, dan menganalisis peran Panitia Pengawas Pemilihan dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pemilihan Kepala Daerah di Aceh Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh dari data primer dan data sekunder serta data tersebut akan di analisis, kemudian hasil dari penelitian tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum Pilkada 2024 di Aceh masih menghadapi berbagai kendala, seperti intervensi politik terhadap Panwaslih, rendahnya partisipasi masyarakat, dan sulitnya pembuktian pelanggaran. Meskipun UU Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya belum berjalan optimal. Panwaslih memiliki peran strategis dalam pengawasan, penerimaan dan penanganan laporan pelanggaran, investigasi, serta rekomendasi tindak lanjut melalui Gakkumdu. Selain itu, Panwaslih juga melakukan edukasi politik sebagai langkah preventif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan Panwaslih melalui peningkatan kewenangan, perlindungan hukum bagi pelapor pelanggaran, serta pelaksanaan pendidikan politik berkelanjutan untuk mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis di Aceh dapat terwujud.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Fahrul Razi
Date Deposited:	06 Apr 2026 03:31
Last Modified:	06 Apr 2026 03:31
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/19083

Actions (login required)

View Item