HAFILDA, NURUL (2024) INTERPRETASI HAKIM TERHADAP PENERAPAN KLASULA BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2078/K/PDT/2009). S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Nurul hafilda_217410102004_Cover.pdf Download (225kB)
	Text Nurul Hafilda_217410102004_Abstrak.pdf Download (17kB)
	Text Nurul Hafilda_217410102004_Bab I.pdf Download (359kB)
	Text Nurul hafilda_217410102004_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (165kB)
	Text Nurul hafilda_217410102004_Tesis lengkap.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penafsiran hakim terhadap penerapan klausula baku berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa interpretasi hakim terhadap penerapan klausula baku berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui dan menganalisa apakah putusan hakim Mahkamah Agung terhadap penerapan klausula baku dalam perkara Nomor 2078/K/Pdt/2009 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, data di peroleh dari data primer, data sekunder dan data tersier serta akan dianalisis. Kemudian hasil penelitian tersebut akan disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penafsiran Hakim terhadap penerapan klausula baku yaitu dalam suatu perjanjian diperbolehkan untuk dicantumkan klausula baku, akan tetapi tidak diperbolehkan mencantumkan isi berupa pengalihan tanggungjawab. Putusan Hakim Mahkamah Agung terhadap penerapan klausula baku dalam perkara Nomor 2078/K/Pdt/2009 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Karena Konsumen dalam kasus tersebut telah melakukan itikad baik yaitu mengikuti aturan dan regulasi yang diberlakukan oleh pengelola parkir maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disarankan kepada Pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pencantuman klausula baku dalam operasional jasa parkir yang merugikan konsumen maupun pelaku usaha. Kata Kunci : Interpretasi Hakim, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Nurul hafilda
Date Deposited:	07 Mar 2024 02:19
Last Modified:	07 Mar 2024 02:19
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/1421

Actions (login required)

View Item